Home » » Bimbingan Teknis Penerapan Regulasi Penatausahaan Aset Bendaharawan Barang SKPD Kabupaten Tolikara tahun 2014

Bimbingan Teknis Penerapan Regulasi Penatausahaan Aset Bendaharawan Barang SKPD Kabupaten Tolikara tahun 2014

KARUBAGA (TOLIKARA) - Sistim pengendalian keuangan yang baik akan mempengaruhi laporang keuangan pemerintah daerah, untuk mencapai penilaian Opini BPK dengan WDP (Wajar dengan Pengecualian) butuh usaha dan kerjakeras semua pihak.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, Ketut Suadnyana Merada,SE pada pembukaan Bimbingan Teknis Penerapan Regulasi Penatausahaan Aset Bendaharawan Barang SKPD Tahun 2014 bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara, Senin 3 September 2014, di Aula Kantor Bupati Tolikara di Karubaga.

Ditempat yang sama Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo SE.M.Si dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini mengharapkan, melalui Bimtek ini dapat mendorong tertib administrasi, penyamaan persepsi, pemahaman dan pendalaman materi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, yang pada saatnya nanti mampu menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. “Dalam sistem penatausahaan barang milik daerah, peran bendaharawan barang pada tiap SKPD sangatlah penting dan strategis, karena posisinya sebagai ujung tombak di lapangan,”jelasnya.

“Jika para bendaharawan barang SKPD tidak memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi, maka tentu sistem akuntansi pemerintahan daerah secara keseluruhan juga akan lemah dan rendah kualitasnya,”sambungnya.

Untuk itu sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten bermoto nawi arigi ini, Bupati Usman berharap kepada bendaharawan barang agar dapat mengikuti bimtek ini sebaik mungkin, serap ilmunya kuasai pengetahuannya, sehingga tidak ada lagi alasan bendahara barang tidak paham tentang penatausahaan barang milik daerah.

Sementara dalam laporan ketua panitia Oktovianus Yeimo SE mengatakan, peserta BIMTEK implementasi paket regulasi pengelolaan barang milik daerah bagi para bendaharawan SKPD se Kabupaten Tolikara, diikuti seluruh bendahara barang dari tiap SKPD. ”Kegiatan ini sangat penting bagi pengelolaan aset daerah yang kita miliki, sehingga akan kita ketahui lebih pasti berapa nilai aset yang telah kita miliki serta sejauhmana aset yang telah kita adakan memberikan manfaat fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik,”katanya.

Aset atau barang milik daerah sebagai salahsatu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, semestinya dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang daerah yang memperhatikan asas, fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabel dan kepastian nilai.

“Hal itu penting, sebagai manifestasi pertanggung jawaban kita atas penggunaan dana yang bersumber dari keungan Negara. Untuk mewujudkan asas-asa tersebut, setahap demi setahap kita harus berani berbenah diri dan menyempurnakannya,”ujar Yeimo.

Seusai pembukaan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Pemkab Tolikara dan BPKP tentang Nota Kesepahaman Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemda kabupaten Tolikara, disaksikan Wakil Bupati Tolikara, Sekda, Para Asistem dan Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Tolikara. Untuk diketahui, Kegiatan bimtek ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3-5 November 2014, dengan pemateri langsung Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua beserta Tim. [worldpapuanews]

0 comments:

Post a Comment

KIRIM ARSIP

Silahkan kirim arsip berita anda ke berita@papua.us