Home » , , » Tak Dianggarkan, Pilkada di Dogiyai dan Sarmi Terancam Ditunda

Tak Dianggarkan, Pilkada di Dogiyai dan Sarmi Terancam Ditunda

SAPA (JAYAPURA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengatakan kemungkinan akan menunda pelaksanaan Pilkada di dua kabupaten, yakni Dogiyai dan Sarmi, karena sampai saat ini belum menyediakan anggaran pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menurut Komisioner KPU Papua Tarwinto, saat ini KPU Dogiyai dan Sarmi belum melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemda setempat,  sehingga bila pemerintah daerah di dua kabupaten ini tidak kunjung menyediakan anggaran hingga tahapan perekrutan PPD dan PPS.  Maka KPU Provinsi akan mengumumkan menunda tahapan Pilkadanya.

“Jika sampai 21 Juni Pemda belum mencairkan anggaran kepada KPU setempat, maka KPU Provinsi bakal melaporkan ke KPU RI. Dengan begitu bisa dipastikan pelaksanaan Pilkada di dua kabupaten itu akan ditunda ke 2018,”tegasnya.

Tarwinto mengatakan hal ini sesuai dengan .Peraturan KPU (PKPU) 3 2015 Pasal 8 yang menyatakan bila pemerintah belum menyediakan anggaran pada saat perekrutan PPD maupun PPS, maka KPU dapat menunda tahapan Pilkada di daerah itu.

Sementara itu sembilan kabupaten yang telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yakni, Kota Jayapura dengan nilai Rp52.454.960.000, Kabupaten Jayapura Rp38.354.006.700, Kabupaten Nduga Rp61.847.000.000, Kabupaten Lanny Jaya Rp64.999.957.000.

Kemudian Mappi Rp63.872.014.000, Yapen Rp41.769.732.100, Tolikara Rp69.115.000.000, Intan Jaya Rp66.804.949.500, dan Puncak Jaya Rp59.998.694.500.

Tahapan Pilkada serentak 2017 yang diikuti 11 kabupaten/kota di Papua, segera dimulai. Tahapan kini akan memasuki pembentukan PPD dan PPS 21 Juni -20 Juli 2016.

 “Tahapan Pilkada sudah akan dimulai. Karena itu, kami berharap 11 kabupaten/kota, khususnya 9 KPU yang sudah NPHD agar segera bersiap merekrut PPD dan PPS yang merupakan agenda awal Pilkada 2017 mendatang,”ujarnya.

Dirinya juga berharap pelaksanaan Pemungutan Suara Uang (PSU) kedua di 9 TPS, merupakan yang terakhir kalinya digelar. Sehingga kabupaten itu dapat segera memiliki pemimpin untuk selanjutnya membawa masyarakat kepada meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran .(maria fabiola)

0 comments:

Post a Comment

KIRIM ARSIP

Silahkan kirim arsip berita anda ke berita@papua.us