Home » , , , » SK Pelantikan Jadi Penghambat Penyerapan APBD 2016

SK Pelantikan Jadi Penghambat Penyerapan APBD 2016

Karel Gwijangge

SAPA (TIMIKA) – Anggota Komisi B DPRD Mimika Karel Gwijangge mengatakan bahwa, keterlambatan penyerapan APBD 2016 karena hingga kini belum adanya Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat eselon II,III dan IV.

“Penyerapan APBD agak terlambat karena belum SK pasca rolling jabatan,” kata Karel yang juga Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Selasa (20/9).

Karel menjelaskan, pasca rolling jabatan eselon pada lingkup Pemkab Mimika, hingga kini belum ada SK yang diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi pejabat yang mendapatkan posisi buru.

“Setelah kita cari tahu keterlambatan  penyerapan APBD, ternyata faktor rolling jabatan, karena sampai saat ini SK-nya tidak ada,” jelasnya.

Menurut Karel, setiap SKPD tidak dapat melaksanakan proyek yang berada di dalam DPA, dan menunjuk PPTK untuk melaksanakan proyek tersebut, jika belum ada SK tersebut. Namun, nyatanya sejumlah SKPD sudah melaksanakan proyek tersebut.

Hal ini, menurut Karel merupakan satu pelanggaran, karena menggunakan uang negara tanpa ada SK dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati.

“Bisa saja kepala SKPD ditangkap karena tanpa SK dia sudah bisa menentukan PPTK, dan sudah tanda tangan satu proyek yang sumber dananya dari APBD,” ujarnya.

Dikatakan Karel, masalah ini sebenarnya bukan perkara yang sulit, tetapi  harus disikapi dengan baik. Sebab jika tidak, maka akan berdampak besar bagi penyerapan APBD, yang tentunya berpengaruh pada pembangunan. 

“Sebenarnya ini hal yang sepele saja, cuma sebatas penerbitan SK, tapi sampai hari ini terjadi tumpang tindih. Inilah salah satu faktor penyebab penyerapan APBD 2016 terlambat. Dan ini merupakan satu kelemahan dari Pemerintah,” pungkasnya.

Sementara  itu, Wakil Bupati Yohanis Bassang, SE.,M.Si mengakui bahwa, banyak pejabat eselon di sejumlah  SKPD yang belum menerima SK retrukturisasi, sehingga berpengaruh pada kinerja.

Bassang menilai, ada oknum-oknum tertentu di luar pemerintahan yang menyusun retrukturisasi sehingga tidak mengetahui mekanisme yang ada.

“Coba dikomunikasikan dengan saya, pasti tidak amburadul seperti tahun kemarin. Itulah dampaknya kalau tidak mengetahui pemerintahan mengobrak-abrik pemerintahan,” kata Bassang. (Ricky Lodar/red)

0 comments:

Post a Comment

KIRIM ARSIP

Silahkan kirim arsip berita anda ke berita@papua.us