Home » , » HARUS MENGACU PERDASUS ; Gubernur Soal Pemilihan Anggota MRP Jilid 3

HARUS MENGACU PERDASUS ; Gubernur Soal Pemilihan Anggota MRP Jilid 3

FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP. MH ketika melantik Panitia Pemilihan (Panpil) Anggota MRP dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaspil) Anggota MRP Periode 2016-2021 di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Rabu (12/10). FOTO: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP. MH ketika melantik Panitia Pemilihan (Panpil) Anggota MRP dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaspil) Anggota MRP Periode 2016-2021 di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Rabu (12/10).
JAYAPURA — Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengharapkan Anggota Panitia Pemilihan (Panpil) dan Anggota Panitia Pengawasan (Panwaspil) Tingkat Provinsi, agar dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan proses pemilihan dan pengawasan kiranya bekerja secara profesional dan bertanggungjawab, dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya Perdasus Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan anggota MRP.

“Jadi saudara tak perlu keluar dari Perdasus, tapi tetap mengacu pada Perdasus dan Peraturan di atasnya, agar saudara tak bermasalah. Ini kelihatannya akan ramai penuh dinamika dan demokrasi,” tegas Gubernur ketika melantik Panpil Anggota MRP dan Panwaspil Anggota MRP Periode 2016-2021 di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Rabu (12/10).

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRP Yunus Wonda, SH, MH, Anggota FORKOPIMDA Provinsi Papua dan para tokoh masyarakat.

Panpil Anggota MRP yang dilantik masing-masing Prof. DR. Drs. Agustinus Fatem, MT, Apolo Safampo, ST, MT, Abner Kehek, SH, M.Hum (Unsur Pemerintah), Ishak H.A Rumbarar, ST, Fience Yarangga, SE (Unsur Masyarakat).

Sedangkan Panwaspil Anggota MRP masing-masing Gloria Sinuhaji, SH, MH (Unsur Kejaksaan), Bernard Letsoin, SIP (Unsur Kepolisian), Marselius Gobay (Unsur Masyarakat).

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, khususnya kepada Ketua beserta anggota dan semua pihak yang bekerja keras ikut mendorong disahkannya Perdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP, sehingga pada hari ini kita dapat memulai tahapan Pemilihan Calon Anggota MRP yang diawali dengan Pelantikan Panpil dan Panwaspil yang selanjutnya Panpil dan Panwaspil di tingkat Kabupaten/Kota yang mana merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP yang dijabarkan lebih lanjut dengan Perdasus Nomor 14 Tahun 2016.

“Hari ini, salah-satu pilar yang merupakan roh/jiwa dan cita-cita Undang-Undang Otsus Papua akan kita wujudkan kembali yaitu Pemilihan Anggota MRP Jilid ke 3,” ujar Gubernur.

Dikatakan, hari ini, proses pemilihan anggota MRP tahap ketiga akan segera dimulai, yang didahului penetapan pelantika 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan (Panpil) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah/PNS dan 2 (dua) orang unsur masyarakat dan Panitia Pengawas (Panwas) 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Kejaksaaan, 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian dan 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat di tingkat Provinsi yang bersifat Ad Hoc.

Menurut dia, Perdasus Nomor 14 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk melakukan proses tata cara Pemilihan Anggota MRP Periode 2016-2021 yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, yang berasal dari unsur agama, unsur perempuan dan unsur adat.

MRP merupakan lembaga representasi kultur orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.

Karena itu, jelasnya, Anggota Panpil dan Panwaspil Tingkat Provinsi agar dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan proses pemilihan dan pengawasan kiranya bekerja secara profesional dan bertanggungjawab dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan tugas Panpil dan Panwaspil tingkat Provinsi tersebut, pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku siap memberikan dukungan teknis berupa penugasan personil atau staf sekretariat, penyiapan anggaran dan hal lain yang diperlukan Panitia Seleksi demi memperlancar tugas sampai ditetapkannya calon tetap dan calon terpilih anggota MRP Periode 2016-2021.

Ia mengatakan, sebagaimana kita pahami bahwa pemilihan anggota MRP di Provinsi Papua ini sebagai wujud kebijaksanaan affirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP), yang dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi rasa solidaritas diantara sesama OAP, dengan menjaga integritas keutuhan bangsa dan negara.

Gubernur mengakui bahwa proses pemilihan anggota MRP periode ini sedikit mengalami keterlambatan, yang disebabkan karena: Pertama, pembahasan Perdasus tentang tata cara Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua. Hal ini mengingatkan MRP tadinya hanya satu di Provinsi Papua, namun karena adanya dinamika politik dan demokrasi yang ada sehingga MRP harus dibentuk dan berada di dua Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat dimana teknis pengisian anggota MRP tersebut harus dilakukan dengan membentuk Perdasus.

Kedua, pertimbangan MRP tentang keaslian orang Papua terkait dengan 14 Kursi anggota DPRP yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan.

Untuk dapat mendukung tugas MRP dalam memberikan pertimbangan terhadap keaslian OAP terkait dengan 14 Kursi Pengangkatan Anggota DPRP telah dilakukan masa perpanjangan terhadap keanggotaan MRP.

Panpil Provinsi yang dilantik hari ini mempunyai tugas: Pertama, merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP. Kedua, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP. Ketiga, menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP. Keempat, meneliti dan memverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bekal calon wakil agama. Kelima, meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama. Keenam, menetapkan pertimbangan jumlah wakil masing-masing agama. Ketujuh, menatapkan calon anggota MRP dalam daftar calon tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan. Kedelapan, menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih. Kesembilan, mengajukan calon terpilih hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan. Kesepuluh, mengambil alih proses pemilihan tahap pertama dan tahap kedua yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan gabungam Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan seleksi tak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya. Kesebelas, apabila Panpil tingkat Provinsi tak selesai dalam melaksanakan tahap seleksi, maka tugasnya dapat diambil-alih oleh Gubernur. Keduabelas, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Sedangkan Panwaspil Provinsi mempunyai tugas:

Pertama, mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Kedua, menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan. Ketiga, menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi dalam pelaksanan pemilihan. Keempat, meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

“Tugas Panpil dan Panwaspil memang tak mudah sehingga diperlukan kebersamaan, kekompakan/soliditas dan sinergitas dari unsur yang terkait dalam rangka membantu mengamankan dan mempercepat proses pemilihan anggota MRP yang baru,” katanya.

Pemilihan yang dilakukan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahapan penyelesaian yang terdiri dari penjaringan/penyaringan yang diawali dengan pendaftaran di tingkat Kabupaten/Kota dimana dilakukan oleh Panpil dan Panwaspil Kabupaten/Kota sampai pada penetapan calon tetap dan calon terpilih di tingkat Provinsi.

Untuk itu, pihaknya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Panpil dan Panwaspil Anggota MRP di Provinsi Papua yang baru dilantik yaitu:

Pertama, bahwa suksesnya proses pemilihan anggota MRP periode 2016-2021 ini sepenuhnya berada di tangan saudara-saudara, dan kita semua ikut memberikan dukungan untuk itu diharapkan agar anggota Panpil dan Panwaspil tingkat Provinsi bersama Sekretariat Panpil/Panwapil saling bahu-membahu bekerjasama sesuai mekanisme dan prosedur serta tahapan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga netralitas, pedomani ketentuan yang berlaku.

Kedua, agar bekerja dengan hati-hati berdasarkan tahapan yangb ada dan bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang mungkin timbul sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Ketiga, koordinasikan pelaksanaan tugas sebaik-baiknya dengan instansi terkait, bangun sinergitas dan kemitraan baik instansi pemeringtah maupun dengan lembaga non pemerintah lainnya.

Keempat, kepada Bupati dan Walikota agar memberikan perhatian kepada Panpil dan Panwaspil baik pada saat pembentukan panitia Ad Hoc maupun proses Pemilihan Anggota MRP yang dimulai pada tahapan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian.

Kelima, Anggota Panpil dan Panwaspil yang telah dilantik akan bekerja menyelesaikan tugas pada tahun 2016 ini dengan memprioritaskan pembentukan panitia Ad Hoc di tingkat bawah sedangkan tahapan pendaftaran calon anggota MRP sampai pada penetapan calon tetap, calon terpilih dan pelantikan akan dilakukan mulai pada awal tahun 2017.

Keenam, kepada seluruh pihak baik dari unsur TNI, Polri, komunitas intelelejen, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh unsur elemen lainnya diharapkan bersamap-sama memberikan dukungan dan menjaga keamanan, ketertiban selama Panpil dan Panwaspil melaksanakan tugasnya. (mdc/don)

0 comments:

Post a Comment

KIRIM ARSIP

Silahkan kirim arsip berita anda ke berita@papua.us