Kompensasi Tanah Adat Di Pokha Bumi Perkemaan Distrik Heram

zPerihal : Kompensasi tanah Adat

Kepada Yth :
1. Penjabat Gubernur Propinsi Papua
2. Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua
3. Ketua MRP Propinsi Papua
4. Ka Kanwil BPN Propinsi Papua
5. Kepala BPKAD Setda propinsi Papua
6. Kepala Dinas DIKPORA Propinsi Papua
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Papua
Di –
Jayapura¬

Dengan hormat,
Sebagai pewaris dan pemilik sah (bersama-sama) secara turun temurun tanah adat hak ulayat suku OHEE yang bernama POKHLA ( Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dan daerah sekitarnya) melalui surat serta kesempatan ini mengirimkan fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah Adat seluas 200 ha (2.000.000 M2) tertanggal 18 Januari 1992 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya (Papua sekarang termasuk Papua Barat) bernomor 36 tahun 1992, tertanggal 26 Februari 1992 untuk diteliti serta dikaji ulang apakah sudah & telah sesuai dengan apa yang telah tertuang didalam Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Pemerintah Propinsi Papua No. 22 tahun 2008 tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah-tanah adat hak ulayat?
Mengapa masalah ini setelah 20 tahun (1992-2012) sebagai generasi penerus keluarga besar suku OHEE kami persoalkan ? Mungkin kami keliru (salah) namun setelah membaca secara seksama Berita Acara Penyerahan Tanah Adat serta SK.Gub.Kep.DAti I Irian Irian Jaya seperti tanggal –tanggal tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa telah terjadi PELECEHAN terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah adat hak ulayat suku OHEE. Yang lebih parah lagi, rupanya para pendahulu kami (orang-orang tua kami) telah di BOHONGI serta di BODOH-BODOHI (?)
Terus terang saja, kenyataan yang ada dan terjadi didaerah POKHLA mendorong kami menulis surat ini kepada semua pihak yang berkepentingan karena ganti rugi yang sudah kami keluarga besar SUKU OHEE terima dan nikmati hanyalah sekali hanyalah untuk tanah seluas 30 ha (tigapuluh hektar) dari luas keseluruhan 200 ha (duaratus hektar) yang diserahkan /dicadangkan pada tahun 1992/1993. Menurut hemat kami Pembebasan & Pencadangan tanah adat seluas 200 ha, bukan berarti dengan sendirinya (serta merta) tanah seluas 200 ha menjadi Aset Milik Pemda Tingkat I IRJA (Papua) hanya karena ganti rugi yang dibayarkan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya pada saat itu (1992/1993) hanyalah untuk tanah seluas 30 ha. Dengan demikian menurut pemahaman kami tanah seluas 170 ha (seratus tujuh puluh hektar) status tanhanya masih tetap sebagai tanah adat hak ulayat suku OHEE.
Melihat kenyataan di POKHLA (Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dan daerah sekitarnya) rupanya dengan sesuka hati dan sewenang-wenang serta tanpa sepengetahuan & seijin kami sebagai pemilik tanah adat hak ulayat, Pemda Propinsi Papua telah menggeser sertamemperluas tanah yang benar-benar sudah dan telah menjadi Aset Milik Pemprov Papua yang semulah 30 ha (sesuai pembayaran ganti rugi) menjadi lebih dari 30 ha ( > 30 ha)
Dengan demikian dan agar sebagai pewaris tanah adat hak ulayat SUKU OHEE tidak lagi menjadi korban Pembodohan dan Pembohongan, maka untuk setiap kelebihan meterperseginya (m2) yang menurut hemat kami telah diserobot/cicaplok/dirampas/dirampok harganya adalah Rp. 500.000/M2 (lima ratus ribu rupiah/Meter perseginya) karena :
- Masa depan anak cucu keluarga besar SUKU OHEE sudah dikorbankan demi perubahan pembangunan serta kemajuan kota Jayapura.
- TANAH adalah satu-satunya WARISAN & HARTA yang paling BERHARGA & BERNILAI bagi kami orang Papua.
- Memperluas tanah menjadi lebih dari 30 ha tanpa ijin dan sepengetahuan kami sebagai pemilik tanah adat hak ulayat adalah PELCEHAN terhadap hak-hak kami.
- Telah tersedianya sarana penunjang yang baik dan memadai seperti jalan, listrik (lampu), air dan lain-lain.
- Dimanfaatkan / digunakan oleh 2(dua) instansi/lembaga yang berbeda yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Propinsi Papua.
Sebagai pemilik tanah adat hak ulayat kami minta dengan hormat agar semua ketidak jelasan sudah dituntaskan sampai dengan akhir bulan ini (31 Oktober 2012) dan terhitung mulai tanggal 01 November 2012 semua kegiatan/aktifitas diluar tanah 30 ha (tiga puluh hektar) harus di HENTIKAN secara sukarela.
Demikian surat ini kami buat dengan harapan dapat diseriusi dan ditindak lanjuti oleh semua pihak yang berkepentingan agar semuanya menjadi jelas dan terang benderang sehingga tidak ada DUSTA antara Pemprov Papua dan kami sebagai pemilik tanah adat hak ulayat. Akhirnya, atas kesediaan, bantuan dan kerjasama baik untuk menanggapi surat ini, kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama keluarga besar suku OHEE menghaturkan diperbanyak terima kasih.

Kampung Harapan, 15 Oktober 2012
Salam & Hormat kami,

Agustinus Ph. Ohee
Kepala Suku Ohee/Ondofolo Heram Rasim Kleuwbeuw

Mengetahui / Menyetujui/Mengesahkan

Yosaphat AR.Ohee, SPd
Ketua Forum Komunikasi & Pemerhati
Masyarakat Adat Heram (KOPEMAHE)

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Jayapura
2. Walikota Jayapura
3. Ketua Komisi A DPR Kabupaten Jayapura
4. Ketua Komisi A DPR kota Jayapura
5. A r s i p

Catatan :
Tanggapan / balasan surat agar dialamatkan Kepada :
AGUSTINUS Ph. OHEE d/a. Balai Adat (Obhe) – Ohey Nolokhla
Kampung Harapan Distrik Sentani Timur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License